Kembali ke halaman sebelumnya

BKN Penuhi Salah Satu Hak ASN Melalui Bantuan Hukum Kepegawaian

Jakarta-Humas BKN, Badan Kepegawaian Negara (BKN) memiliki tugas untuk melakukan pembinaan terhadap Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai Undang-Undang No. 5 Tahun 2014. Dalam melakukan pembinaan tersebut seyogyanya beriringan dengan pemberian perlindungan berupa bantuan hukum bagi ASN sebagai Pejabat Tata Usaha Negara (TUN) dalam melaksanakan tugas jabatan yang berkaitan dengan hukum kepegawaian. Hal tersebut disampaikan oleh Kukuh Heru Yanto selaku Kepala Bidang Bantuan Hukum (Bankum) pada Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Kepegawaian BKN kepada Humas BKN di BKN Pusat, Jakarta, Kamis (20/12/2018).

Kukuh menyampaikan bahwa dalam memberikan perlindungan hukum pada ASN sebagai Pejabat TUN saat putusan TUN-nya digugat diperadilan, tidak semata bertumpu kepada regulasi yang mengaturnya. Namun juga memperhatikan utamanya untuk mencari rasa keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. “Karena dalam Hakim memberikan putusan, hal tersebut merupakan pijakan utama. Kemudian putusan peradilan tersebut juga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi, perubahan regulasi dan pembuatan kebijakan”.

Dalam memberian bantuan hukum tersebut, tim harus menguasai regulasi baik formal-material dan memahami implementasi dari pelaksanaan regulasi tersebut. Selain itu harus menjalin koordinasi dengan unit kerja yang putusan TUN-nya digugat diperadilan dan unit terkait lainnya, serta berkoordinasi dengan Direktorat Peraturan Perundang-Undangan untuk mengetahui filosofi dari pembentukan regulasi tersebut. “Beberapa kasus yang sering ditangani oleh Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Kepegawaian BKN adalah terkait tindak pidana korupsi (tipikor), honorer, pensiun dan perubahan tanggal lahir”.

Ke depan, Kukuh berharap bahwa bantuan hukum dapat memberikan kontribusi tidak hanya untuk kasus internal BKN, namun juga bagi seluruh ASN disemua Instansi Pemerintah yang memerlukan bantuan hukum, pertimbangan hukum maupun pendampingan beracara di peradilan khusus putusan TUN yang menyangkut hukum kepegawaian. “Hal tersebut demi terpenuhinya hak PNS untuk mendapatkan perlindungan hukum pada Pasal 21, Undang-undang No. 5 Tahun 2014”. 


Menurut pengunjung, apakah isi website ini bersifat informatif ?

Pilih
Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia


Alamat : Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 16 Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan
Telepon : (0734) 424557
Fax : (0734) 424557
Email : bkpsdm@muaraenimkab.go.id -

Statistik Pengunjung
  • Pengunjung (161170 Kunjungan)
  • Hits (161170 Kunjungan)
  • Hari Ini (63 Kunjungan)
  • Kemarin (79 Kunjungan)