Kembali ke halaman sebelumnya

Optimalkan SPBE pada Tatanan Normal Baru

Dalam tatanan normal baru, pemberian layanan kepada masyarakat dengan menerapkan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) perlu dioptimalkan. Hal ini mengingat ada penyesuaian sistem kerja dan kegiatan tatap muka dibatasi. Penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik dituntut tetap berjalan dengan baik dengan adanya tatanan normal baru (the new normal). Sesuai Surat Edaran Menteri PANRB No. 58/2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Tatanan Normal Baru ditegaskan bahwa aparatur sipil negara (ASN) tetap menjalankan tugas dan fungsi secara produktif.

“Dalam kondisi tatanan normal baru justru kita mendorong perbaikan pelayanan pada masyarakat, artinya kita mengurangi pelayanan bertatap muka dengan mendorong penggunaan IT,” ujar Deputi bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini di Jakarta, Selasa (02/06). Ia mengatakan penerapan SPBE dalam the new normal dapat memberikan kemudahan masyarakat dalam menerima pelayanan. Masyarakat yang semula harus datang ke tempat pelayanan, dapat mengajukan permohonan pelayanan hanya dari rumah. Hal tersebut akan berpengaruh pada minimnya antrean pada unit pelayanan.

Bagi unit penyelenggara pelayanan yang terpaksa membuka pelayanan secara langsung atau dengan tatap muka diminta untuk menerapkan protokol kesehatan seperti menjaga jarak aman, penyediaan tempat cuci tangan, serta penggunaan masker oleh petugas layanan maupun masyarakat, tanpa mengurangi standar pelayanan yang diberikan oleh pemohon pelayanan.

Penerapan SPBE ini sesuai dengan amanat Perpres No. 95/2018. Selain SPBE, juga perlu didorong dalam penerapan Perpres No. 39/2019 tentang Satu Data Nasional untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola data instansi pemerintah serta menyediakan data yang akurat dan terpadu. Namun, Rini mengatakan terdapat kendala dalam menerapkan SPBE pada sejumlah sektor pelayanan yakni tidak semua unit pelayanan dapat bertransformasi dari offline menjadi online terutama pada daerah yang minim infrastruktur. Oleh karena itu, perlu adanya perhatian khusus dari instansi terkait untuk dapat memperbaiki infrastruktur sehingga masyarakat memperoleh hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan.

Tatanan Normal Baru, Pemerintah Diharapkan Optimalkan Layanan Digital

Menghadapi tatanan normal baru (the new normal), kepentingan kesehatan dan ekonomi dipandang harus berjalan paralel. Untuk menjamin agar ekonomi tidak berhenti, pemerintah diharapkan menumbuhkan inovasi pelayanan publik berbasis digital, jelas, serta transparan. Inovasi-inovasi perlu dimunculkan agar pelayanan publik ditengah pandemi tetap optimal. “Dalam masa pandemi Covid-19, pelayanan publik konvensional itu perlu digeser dalam bentuk inovasi-inovasi supaya ekonomi tidak mati,” ujar Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Danang Girindrawardhana dalam seminar daring atau webinar penyelenggaraan pelayanan publik dengan tema Menghadapi Era Tatanan Normal Baru, Rabu (03/06). Selain inovasi, menurutnya akan lebih baik jika pemerintah mengubah prosedur perizinan menjadi proses notifikasi yang memudahkan masyarakat saat membuka usaha. “Tidak perlu izin, yang penting adanya pemberitahuan, nanti akan ada petugas dari pemerintah yang akan datang untuk mengisi syarat-syaratnya,” tuturnya.

Selanjutnya, pemerintah juga disarankan untuk menghilangkan persyaratan administratif dan pungutan perizinan, serta memfokuskan program pelayanan publik pada terwujudnya peningkatan jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di daerah. "Jangan mencoba mengejar pertumbuhan industri dalam skala besar di masa pandemi seperti ini untuk menyerap tenaga kerja, tapi tumbuhkan UKM,” ungkap Danang. Untuk memenuhi harapan masyarakat terhadap pelayanan publik di era new normal life, ia menyampaikan pemerintah diharapkan mampu menyajikan akurasi data kependudukan. Apabila akurasi data sosio ekonomi dan kependudukan tidak akurat maka akan menimbulkan kecemburuan dan potensi konflik sosial. Dalam hal ini, Danang memberikan contoh pada pemberian bantuan sosial, dimana pembagian bantuan sosial tersebut tidak merata. “Untuk itu harapan kami sebagai publik, tolong akurasi data kependudukan itu bottom up, bukan top down,” jelasnya.

Lanjutnya dikatakan, redefinisi status ekonomi warga berhak bantuan sosial harus dimiliki. Pada situasi darurat bencana, diperlukan fokus pada strata ekonomi tertentu yang memerlukan jaringan pengaman sosial, yaitu warga miskin, hampir miskin, dan tiba-tiba miskin. Untuk itu, perlu empati dan kejelian ASN. “Situasi terbaru dalam langkah mencegah pandemi, perlu kejelian dan empati ASN, serta menyosialisasikannya kepada publik agar mereka memahami dan konflik sosial tidak muncul,” jelasnya. Bagi masyarakat, tatanan normal baru merupakan sesuatu hal yang baru. New normal dipahami secara sederhana sebagai sesuatu yang diluar kebiasaan. Sebagai perwakilan publik, Danang menyampaikan tujuh harapan publik di era new normal.

Pertama, pemerintah diharapkan untuk mengeluarkan aturan yang tidak tumpang tindih. “Jangan ada kompetisi antar-kementerian, jangan ada kompetisi rivalitas antar-gubernur. Ini masalah nasional, satu juru bicara cukup,” ungkapnya.

Harapan yang kedua, yakni terkait kepastian mengatur dan mengawasi. Di era tatanan normal baru, kewenangan mengatur dan mengawasi tidak bisa sembarangan, harus kepada satu institusi dan satu pejabat.

Ketiga adalah database yang akurat. Selanjutnya harapan yang keempat, terkait layanan perizinan investasi untuk mengatasi tenaga kerja yang diberhentikan dan yang akan datang. Kelima, bahasa edukatif yang mudah dimengerti publik.

Keenam, infrastruktur dasar yang memadai sesuai untuk kepentingan darurat. Kebijakan terkait pencegahan penyebaran Covid-19 tidak akan berjalan apabila infastruktur dasar tidak ada. Harapan yang terakhir yakni inovasi pelayanan publik yang mudah, jelas, dan adil.




Menurut pengunjung, apakah isi website ini bersifat informatif ?

Pilih
Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia


Alamat : Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 16 Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan
Telepon : (0734) 424557
Fax : (0734) 424557
Email : bkpsdm@muaraenimkab.go.id / bkpsdmmuaraenim@gmail.com -

Statistik Pengunjung
  • Pengunjung (368586 Kunjungan)
  • Hits (368586 Kunjungan)
  • Hari Ini (234 Kunjungan)
  • Kemarin (273 Kunjungan)